Perspektif Tujuh Tradisi dalam Teori Komunikasi

Pendahuluan.

Sebagai orang yang mempelajari Ilmu Komunikasi, perkembangan didalam rumpun bidang keilmuan ini dapat diamati salah satunya melalui perkembangan teori komunikasi yang ada didalamnya.
Salah satu yang menarik perhatian adalah seorang ilmuan komunikasi Stephen W. Littlejohn. Beliau adalah salah satu ilmuan yang paling produktif dalam pengembangan Ilmu Komunikasi. Buku hasil karyanya Theories of Human Communication sudah diterbitkan dalam 10 edisi (edisi terakhir tahun 2011) yang setiap edisinya menambahkan perkembang teori komunikasi baru, Belum lagi buku-buku lain yang mengimbangi buku utama ini.

Perubahan besar terjadi dalam edisi 8 (2005) buku Littlejohn tentang Theories of Human Communication, dia merubah secara keseluruhan struktur berpikirnya yang telah dituangkan dalam 7 edisi sebelumnya. Perombakan besar-besaran dalam keseluruhan struktur dan isi teori yang telah dikembangkan. Jika sebelum edisi 8 Littlejohn selalu menekankan bahwa teori komunikasi harus dilihat berdasarkan level komunikasinya, maka dalam edisi 8 ini semua ditinggalkan Dapat disimpulkan pasti ada sesuatu pergulatan besar dalam diri seorang Littlejohn sehingga merubah pola pikir yang sudah dibangun dalam tataran dunia teori komunikasi.
Ilmuan lain yang juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Litllejohn adalah EM Griffin, seorang profesor emeritus komunikasi dari Wheaton Collage, Illionis. Beliau juga merubah (ini dikatakannya sebagai major changes) tatanan bangunan teori dalam bukunya A First Look at Communication Theory mulai edisi 4 (2000) dari bukunya hingga edisi 7 terbitan 2009.

Yang menjadi pertanyaan kemudian bagi mereka yang mempelajari Ilmu komunikasi adalah : Apa yang menyebabkan kedua ilmuan komunikasi ini sampai merubah pola berfikir mereka tentang teori yang telah mereka bangun dan kembangkan selama ini? Keyakinan-keyakinan ilmiah macam apa yang memberikan kebenaran pada mereka untuk melakukan perombakan besar-besaran bagi tataran keilmuan yang mereka kembangkan. Apa konsekuensinya bagi kita sebagai pembaca atau reader dari buku-buku mereka ini.

Akar Masalah” Komunikasi sebagai Multidisplin.
Perdebatan penjang bahwa studi komunikasi memiliki sifat multidisiplin diawal perkembangan Ilmu Komunikasi sangat disadari bahkan memperoleh keyakinan dan dukungan diantara ilmuwan komunikasi sendiri. Ilmu Komunikasi adalah Ilmu yang bersifat Multidisiplin. Dalam buku Frank E.X Dance Human Communication Theory: Comparative Essay (1982), Littlejohn sangat meyakini bahwa studi komunikasi adalah studi yang interdisplin atau multidisiplin. Dia mengatakan the study of communication constitutes an interdicpline, in which communication proses are inverstigated using insight from several traditional discipline (p.244). Dia menjelaskan bahwa kajian komunikasi merupakan pertemuan pucuk-pucuk dari disiplin ilmu murni sosiologi, antropologi, psikologi dan filsafat (p.245). Masih menurutnya bahwa sifat multidisiplin ini memiliki keuntungan karena dapat menjelaskan kegiatan scope kajian tentang komunikasi menjadi sangat luas. Tidak ada single teori, bahkan dengan cara seperti ini justru dapat menggambarkan suatu proses komunikasi yang komprehensif (p.245)

Dengan berjalannya waktu dibagian lain bukunya yaitu Theories of Human Communication edisi 2 (1983) Littlejohn mulai melihat memang ada celah lemah dengan sifat multidisiplin dari kajian komunikasi. Dia menuliskan antara lain:
Although scholars from a number of discipline share an interest in communication, the scholar’s first loyalty is usually to general concept of the discipline itself. Commnucation is generally considered subordinate. For example, psychology study individual behavior and view communication as ap particular kind of behavior. Sociologist focus on society and social process, seeing communication as one of several social factor. Anthropogist are interested primarily in culture, and if they investigate communication they treat it as aspect of broader themes (p.5)

Littlejohn mulai galau dengan sifat multidisiplin kajian komunikasi ketika dia menyadari akhirnya para ilmuwan yang berasal dari berebagai disiplin ilmu yang ada, yang memberi perhatian pada kajian komunikasi, hanya menganggap kajian komunikasi ini bukanlah kajian utama mereka. Kajian komunikasi hanya merupakan bagian kecil saja dari interest mereka sebagai suatu ilmuan dari disiplin tertentu. Littlejohn sangat merasakan kajian komunikasi hanya menjadi kajian yang punya posisi subordinat dari kajian ilmu-ilmu yang masuk kedalamnya.
Kegalauan tentang multidisiplin kajian komunikasi ini juga dirasakan oleh E.M Griffin. Dalam bukunya A First Look at Communication Theory edisi 4 (tahun 2000) dia mulai menyadari tentang keterbatasan dalam mengkaji teori komunikasi karena sifat multidisiplin ini. Griffin mengatakan bahwa there’s little dicipline in our disciplin (2000: 34). Hal ini terjadi karena menurutnya ilmuan komunikasi itu memiliki pandangan yang divergen tentang apa itu komunikasi, sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Menjadi sangat sulit kemudian untuk melakukan pemetaan wilayah kajian teori komunikasi kerane bisa saja para ilmuan ini tidak setuju pada suatu teori karena tidak sesuai dengan pengalaman mereka.

Gugatan tentang sifat multidisiplin kajian komunikasi coba dijawab Robert T.Craig. Seorang Professor Komunikasi dari University of Colorado, melalui serangkaian penelitian. Ia menemukan banyak sekali pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan komunikasi dan banyak sekali teks book yang membahas teori-teori komunikasi. Tetapi diantara ini semua dia menemukan bahwa berbagai teori yang diajarkan dari berbagai pendidikan ini semua berjalan sendiri-sendiri, Craig menyebutnya there is no consensus on the field. Teori komunikasi sangat kaya dengan ide-ide tetapi gagal dalam jumlah cakupannya. Teori komunikasi tumbuh terus tetapi belum memberikan pemahaman apa sesungguhnya teori komunikasi itu.

Craig menuliskan apa yang ditemukannya ini dalam bukunya Communicatin Theory as a Field (1999). Dengan tegas dia mengatakan bahwa communication theory is not yet a coherent field of study seems inescapable (p.64). Craig melihat bahwa tidak adanya koherensi dalam kajian komunikasi karena sifat multidisiplin yang dibawa oleh masing-masing ilmuan yang sering salah dalam penggunaannya tetapi terus dipupuk dan dipertahankan.

Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/communication-media-studies/2244759-perspektif-tujuh-tradisi-dalam-teori/#ixzz1ibUgCpbg

MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS

Apa itu Public Relations?
PR : membantu sebuah organisasi & masyarakatnya untuk saling menyesuaikan diri
PR : usaha-usaha sebuah organisasi untuk mendapatkan kerjasama kelompok orang
(PRSA = Public Relations Society of America) 
 PR : usaha sengaja, terencana dan tak pernah mati untuk menetapkan dan memelihara saling pengertian antara sebuah organisasi dan masyarakatnya (British Institute of Public Opinion)
 PR : usaha sengaja dan sesuai hukum untuk mencapai pemahaman dan membina serta memelihata kepercayaan diantara masyarakat umum atas dasar riset sistematis (Deutsche Public Relations Gesellschaft)
 PR : usaha manajerial secara sistematis dan tidak pernah berhenti yang digunakan sebagai alat bagi organisasi swasta dan pemerintah untuk membina pengertian, simpati, dan dukungan di lingkungan masyarakat yang diperkirakan akan berhubungan dengan mereka ( Danks Public Relations Klub of Denmark)
Kata Kunci Definisi PR 
 SENGAJA : sengaja dirancang untuk mempengaruhi, untuk mendapatkan pengertian, memberikan informasi, dan memperoleh umpan balik
 TERENCANA : sesuatu yang terorganisasi, kegiatan ini sistematis, membutuhkan riset dan analisis
 KINERJA : didasarkan pada kebijakan dan penampilan nyata dari seseorang atau sebuah organisasi
 KEPENTINGAN MASYARAKAT :  melayani kepentingan masyarakat, bukan sekedar memperoleh keuntunga
bagi organisasi
KOMUNIKASI DUA ARAH : umpan balik dari khalayak
FUNGSI MANAJEMEN : bagian dari pengambilan keputusan oleh manajemen puncak
Bahan Kuliah Public Relations, Dr. Ari Junaedi, SH, M.Si.


KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB

            Sesungguhnya didunia ini tidak ada kebebasan yang mutlak karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Manusia hidup dalam suatu masyarakat dan Negara, sehingga kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab nasional.

            Kebebasan informasi merupakan salah satu aspek hak asasi manusia yang berkaitan dengan demokrasi atau kediktatoran. Demokrasi dan kediktatoran bertentangan satu dengan lainnya. Demokrasi menghargai kebebasan informasi, sedangkan kediktatoran tak mengenal adanya kebebasan informasi warga Negara yang berlaku juga di Negara komunis.

            Demokrasi bersumber dari individualis yang melahirkan ideologi libertarian dan sistem ekonomi kapitalis borjuis. Kedikatoran dan komunisme bersumber dari sistem sosial kolektivis atau komunalis yang melahirkan ideologi otoritarian dan sistem ekonomi sosialis. Semua filsafat dan sistem berkaitan dengan paham antrosentris yang memandang manusia sebagai titik sentral kehidupan sosial. Paham ini melahirkan sifat sekuler atau bersifat duniawi atau kebendaan dan mengabaikan agama atau kerohanian, sehingga urusan agama harus dipisahkan dengan urusan politik, negara atau institusi publik.

            Pasal 28 UUD 45 menyatakan: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mngeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Hal ini dijadikan landasan konstitusional tentang kemerdekaan berserikat dan menyatakan pikiran secara lisan dan tulisan yang berkembang menjadi kebebasan informasi (freedom of information), nyaris tidak ada dalam konstitusi. Pasal ini (28F) diamandemen tahun 2000 berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

            Pelembagaan bentuk kebebasan sebagai hak asasi manusia ditetapkan oleh PBB tahun 1948 dengan mensahkan “ Universal Declaration of Human Right” yang sebelumnya juga lahir di Amerika Serikat tahun 1776, kemudian di Perancis “De droit de I’homme et dul Citizen tahun 1789. Tahun sebelumnya juga lahir di Inggris “ Magna Charta” tahun 1216 sebuah piagam Raja Inggris atas hak-hak kebebasan rakyatnya, “Petition of Right” tahun 1672, “Bill of Right” tahun 1688. Seiring dengan perkembangan filsafat individualisme dan liberalisme di Eropa dan Amerika Serikat.

            Pokok pikiran yang terkandung dalam filsafat Pancasila kebebasan yang dibatasi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab nasional serta didukung oleh budaya komunikasi Indonesia. Budaya komunikasi di Indonesia orang sulit berterus terang, sehingga selalu diperlukan penghalusan (eufemisme), hal ini berkaitan dengan prinsip kerukunan atau keselarasan sosial, seseorang bersedia untuk melepaskan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Prinsip rukun ini berkaitan pula dengan prinsip hormat, yaitu tingkah laku berdasarkan berkomunikasi bedasarkan derajat dan kedudukan (Suseno, 1988: 38-72).

            Kebebasan perssebagai kebebasan informasi dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan tipologi sistem politik suatu Negara demokrasi atau otoriter, Kebebasan pers merupakan salah satu ciri demokrasi menurut kaum liberal, tapi sebaliknya komunis di Uni Soviet dulu memandang bahwa pers barat tidak bebas karena dikuasai oleh segelintir pemilik modal.

            Secara formal Indonesia menganut filsafat, teori dan sistem Pers Pancasila yang menganut prinsip kebebasan positif. Pancasila merupakan filsafat dasar bangsa Indonesia oleh karena itu dengan sendirinya akan menjadi landasan filosofis bagi pers Indonesia. Sistem pers Indonesia mengalami perubahan dari sistem pers merdeka menjadi sistem pers terpimpin tahun 1959, dan mengalami perubahan pada tahun 1966-1999 dengan demokrasi Pancasila yang memberikan kebebasan kepada pers sekaligus tanggung jawab yang bersifat seimbang.

            Undang-Undang Pers tahun 1966, dalam gagasan Bung Karno menempatkan pers sebagai alat revolusi dan tidak menganut kebebasan dalam arti liberalisme. Menurut Mochtar Lubis tentang perlunya kebebasan pers sebagai hak asasi manusia dalam negara demokrasi dan sikap anti komunis telah tertampung dalam undang-undang pers tahun 1966 yang merupakan konsensus jalan tengah antara kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang bagi pers nasional yang berdasarkan Pancasila.

            Didalam revisi Undang-Undang Pers tahun 1999, kata tanggung jawab  sudah tidak ditemukan lagi, namun secara tersirat masih ditemukan subtansi tentang tanggung jawab nasional. Kebebasan pers diakui sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Kedaulatan rakyat tercantum dalam pembukaan konstitusi Indonesia sebagai salah satu identitas bangsa yang secara filosofis menganut keseimbangan antara individualitas dan kolektivitas serta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.

Kirasave Agung, Ringkasan BAB V, Sistem Komunikasi Indonesia, Prof. Dr, Anwar Arifin

ASAS UTAMA KOMUNIKASI INDONESIA

Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 merupakan asas utama  Sistem Komunikasi Indonesia yang mencakup kemerdekaan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Kelima sila yang tercantum dalam Pancasila terkait erat dengan Sistem Komunikasi Indonesia.

Kedaulatan rakyat/kerakyatan dan keadilan sosial juga bermakna demokrasi politik dan demokrasi ekonomi secara terpadu. Indonesia disebut juga sebagai “negara kesejahteraan” atau “Negara pengurus” yang berbeda dengan “Negara jaga malam” dan “Negara kekuasaan”, sehingga Negara memiliki kewajiban yang besar dalam memajukan kesejahteraan umum.

A. Filsafat Pancasila.

       Pancasila merupakan ideologi, pandangan hidup dan filsafat dasar bangsa Indonesia yang berbeda dengan Negara penganut Individulisme dan Liberalisme (Amerika Serikat, Inggris, dll.), berbeda juga dengan penganut komunisme yang mengutamakan kolektivisme (Rusia, China, Cekoslowakia, dll.) yang memenuhi fungsi diktator protaliat.

Kepercayaan terhadap Tuhan YME (tauhid) mereflesikan kemanusiaan yang adil dan beradab, sebaliknya kemanusiaan yan adil dan beradab merupakan manifestasi kecintaan manusia kepada Tuhannya sebagai sumber dan tujuan kebenaran serta nilai-nilai. Manusia yang adil adalah manusia yang selalu menjalin komunikasi dengan Tuhannya yang membawa kebaikan, kebenaran, keindahan dalam memajukan kebudayaan dan peradaban.

Kebangsaan Indonesia mencakup sila “Persatuan Indonesia” yang mewadahi adanya perbedaan-perbedaan dalam merefleksikan kebebasan individual untuk menyatakan pikiran dan kebebasan memeluk agama. Hal in disebut juga dengan istilah “Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi tetap satu), kehendak rakyat diartikulasikan secara musyawarah untuk mufakat (Konsep Demokrasi Deliberatif (Musyawarah Mufakat).

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna bahwa kekayaan dan kemiskinan tidak boleh terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar agar tidak terjadi kezaliman orang kaya terhadap orang miskin dalam masyarakat. Secara subtansial sila keadilan sosial dipahami sebagai kesejahteraan sosial atau tidak boleh ada orang miskin dalam Negara merdeka.

Perpaduan berbagai nilai universal dan nilai kultural merupakan cara berpikir sinkritis, sintetis, integrative dan sublimatif (memadukan, utuh, meningkatkan) yang melihat manusia seutuhnya dan seluruh rakyat Indonesia. Hali ini terlihat dalam rumusan hakikat pembangunan nasional Indonesia yaitu manusia seutuhnya dan seluruh rakyat Indonesia.

Mohammad Hatta menyatakan bahwa dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Negara melindungi segenap bangsa Indonesiadengan berdasarkan atas persatuan Indinesia, Negara juga mengatasi segala macam golongna, mengatasi segala macam paham perseorangan dan menghendaki persatuan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia.

Kolektivisme megajarkan bahwa yang sentral dalam hubungan sosial adalah kolektivitas, orang banyak atau masyarakat, sehingga segala kegiatan harus mengutamakan kepentingan bersama. Sebaliknya individualisme mengajarkan bahwa individu sangat penting dalam hubungan sosial dan segala interaksi masyarakat harus dilakukan demi keuntungan dan kepentingan individu.

Para pendiri Republik Indonesia ternyata tertarik pada konsep demokrasi yang mengajarkan kesetaraan dalam politik (political equity) meskipun menolak model demokrasi barat yang bersumber pada individualisme dan liberalisme, juga para pendiri Republik Indonesia tertarik pada gagasan sosialisme yang mengajar-kan keadilan sosial, meskipun menolak model sosialisme yang diterapkan oleh negara komunis.

Para pemimpim pergerakan nasional sepakat bahwa ideologi demokrasi Indonesia sebaiknya dibangun diatas filsafat sosial kolektivisme dan filasafat ekonomi keadilan sosial atau sosialisme, dengan nama kedaulatan rakyat yang diintegrasikan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, serta kebangsaan dan Persatuan Indonesia.

Corak teoisme dan kolektivisme yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, diwarnai oleh budaya dari suku Jawa yang mayoritas dan 90% penganut muslim di Indonesia. Islam bersifat tauhid dan egaliter (persamaan) menuntut ditegakkannyakebenaran dan keadilan illahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia (kemanusiaan) sebagai mahluk tuhan.

B. Kerakyatan dan Kesejahteraan

            Dari semua sila dalam Pancasila nilai-nilai kerakyatan dan kesejahteraan sangat komplek penerapannya dewasa ini, karena menyangkut kehidupan politik dan ekonomi yang juga berkaitan dengan Sistem Komunikasi Indonesia. Kedua sila tersebut berhadapan langsung dengan liberalisme dan kapitalisme global yang sejak masa penjajahan telah menjadi musuh para pemimpin pergerakan nasional.

            Filasafat dasar kerakyatan terkait dengan Pasal 1 UUD 45 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik” yang merupakan landasan utama sistem komunikasi Indonesia, karena kalimat tersebut menunjukkan sistem atau cara dan wadah atau lokasi dari sekitar 237 juta penduduk Indonesia yang hidup dan berkomunikasi.

            Istilah republik bermakna bahwa Indonesia berada pada jajaran Negara yang menganut demikrasi, yaitu demokrasi perwakilan dan bukan demokrasi langsung. Hal ini berarti manusia Indonesia harus berkomunikasi secara demokratis dan menolak sistem komunikasi otoritarian yang dikembangkan oleh Negara komunis yang sangat mengunggulkan kolektivisme.

            Demokrasi juga mengandung masalah karena berkaitan erat dengan kapitalisme yang melahirkan imperalisme dan kolonialisme yang tidak sesuai dengan nasionalisme, perikemanusiaan dan perikeadilan. Kapitalisme telah mengajarkan kebebasan individu dalam mengumpulkan kekayaan melalui “Pasar Bebas” yang menimbulkan ketidakadilan sosial dalam pembagian rezeki dalam masyarakat. Demokrasi harus dibatasi dengan cara disintegrasikan dengan sosialisme yang berakar dari kolektivisme dan mengandung ajaran tentang keadilan sosial yang disebut demokrasi ekonomi. Filasafat atau ideologi demokrasi Indonesia seyogyanya dibangun diatas filsafat sosial kolektivisme dan filasafat ekonomi keadilan sosial atau sosialisme dengan nama kedaulatan rakyat (popular sovereignty).

            Istilah kedaulatan rakyar secara resmi tertulis dalam pembukaan UUD 45 “… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Inonesia”. Jadi konsep kedaulatan rakyat bukan hanya kedaulatan politik tetapi juga kedaulatan ekonomi. Gagasan kedaulatan rakyat bersifat campuran atau kombinasi antara berbagai pemikiran yang telah berkembang sebelumnya (Asshiddiqie, 1994, 4).

            Istilah rakyat berasal dari bahasa arab “ra’iyatun” atau “ra’aaya” atau       “ ra’iyyatun” yang berarti “ ternak yang merumput” atau “gembalaan”  yang harus diurus, dilindungi dan diberi makan oleh penggembalanya. Jadi warga harus diurus, dilindungi, dan diberi sandang pangan dan papan secaraadil oleh negara, yang bersifat massal (tidak elitis) sehingga berbeda dengan istilah “demos” (Yunani) yang bersifat elitis.

            Sosialisme menurut Hatta (2004: 29) merupakan salah satu sumber dari tiga sumber lahirnya gagasan tentang kedaulatan rakyat yang diesut demokrasi sosial, karena membela perikemanusiaan sebagai tujuannya. Sumber lainnya adalah ajaran islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai mahluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Selain itu juga bersumber dari pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berwatak kolektivisme. Jadi kedaulatan rakyat adalah khas dan asli Indonesia sebagai temuan “local genius” yang mampu memadukan nilai-nilai asli Indonesia.

            Sebagai Negara kesejahteraan (istilah Yamin), Indonesia tidak menganut “ekonomi pasar yang bebas” dan “bursa ide bebas” sebagai upaya melindungi rakyat dari “penjajahan ekonomi” dan “dominasi informasi” yang mungkin dilakukan oleh segelintir pemilik modal (kapitalis), agar rakyat banyak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi dan bidang informasi. Konsep negara kesejahteraan sangat terpaut dengan komunikasi politik, yang berkaitan dengan kepemilikan dan kontrol terhadap media massa, serta peranan Negara dan budaya komunikasi politik di Indonesia.

            Dalam Negara kesejahteraan, Negara dituntut memperluas peranan dan tanggung jawabnya pada masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

            Dalam konsep “Negara jaga malam” berkembang paham “laizzes faires” yang mengajarkan bahwa Negara harus membebaskan setiap warganya melakukan aktivitas ekonomi termasuk dalam bidang komunikasi agar Negara menjadi sehat, hal ini mendorong berkembangnya kapitalisme  dalam bidang ekonomi dan industri media massa yang mengakibatkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan informasi yang menguntungkan segelintir pemilik modal damn merugikan banyak orang miskin dan lemah. Dalam Negara jaga malam fungsi dan peranan Negara dalam politik dan ekonomi dengan dalil: “the least government is the best government” atau prinsip pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit memerintah (Asshiddiqie, 1994, 222).

            Krisis multi dimensi 1998, memberi petunjuk bahwa telah terjadi perubahan dari paradigma kolektivisme kearah individualisme, kapitalisme, dan liberalisme baru.Konsep Negara kesejahteraan (welfare state) berubah menjadi workfare dimana peranan dan tanggung jawab negara dikurangi dalam bidang sosial sehingga tanggung jawab lebih lebih besar diberikan kepada rakyatnya sendiri dan fungsi Negara dapat berubah menjadi private state.

Kirasave Agung, Ringkasan BAB IV, Sistem Komunikasi Indonesia, Prof. Dr. Anwar Arifin

KERAKYATAN (Sistem Komunikasi Indonesia)

Sistem komunikasi di Indonesia merupakan representasi dari dasar negara yaitu pancasila, dan di dalam sila ke empat telah diamanatkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berbicara menegenai kerakyatan tidak bisa lepas dari kata kesejahteraan sebagaimana tertuang dalam sila ke lima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dari penggabungan konsep dua sila keempat dan kelima Pancasila melahirkan gagasan tentang demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di Indonesia (Arifin, 2011, 87)

Sistem demokrasi ekonomi seharusnya juga merupakan sistem ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peranan negara dalam sistem ekonomi kerakyatan sangat besar. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Ekonomi kerakyatan sangat berbeda dari neoliberalisme. Neoliberalisme adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun di atas tiga prinsip sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang undang (Giersch, 1961).

Dalam sistem neoliberalisme maka peranan negara dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam paket Konsensus Washington, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut: (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN

Berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri antara lain:

1.    Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1).

2.    Menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2).

3.    Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).

4.    Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi.

5.    Menjaga stabilitas moneter.

6.    Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2).

7.    Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).

Indonesia merupakan sebuah Negara Kesejahteraan yang seharusnya tidak menganut ekonomi pasar bebas, sebagai upaya untuk melindungi rakyat dari penjajahan ekonomi dan dominasi informasi yang dilakukan oleh segelintir orang pemilik modal, agar rakyat banyak memiliki kedaulatan dibidang ekonomi dan informasi. Konsep Negara kesejahteraan sangat terpaut dengan komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan dan kontrol terhadap media masa, serta peranan Negara dan budaya komunikasi politik di Indonesia (Arifin, 2011, 96)

Negara Kesejahteraan memiliki ciri-ciri antara lain:

1.     Mengintervensi pasar untuk menciptanya kondisi kesempatan kerja penuh.

2.     Menyelenggarakan BUMN pada cabang-cabang produksi yang tidak dapat diselenggarakan oleh perusahaan swasta.

3.     Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan.

4.     Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi.

5.     Menjaga stabilitas moneter.

6.     Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

7.     Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Azas utama sistem komunikasi Indonesia adalah pancasila, oleh karena itu penerapan konsep kerakyatan sebagaimana tercantum dalam sila ke-empat harus dikawal dengan ketat oleh rakyat, agar Negara Indonesia memiliki karakter yang kuat sebagai bangsa yang memiliki demokrasi ala Indonesia.

 

Daftar Pustaka

Arifin, Anwar, 2011. Sistem Komunikasi Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya

Giersch, Herbert, 1968. Politik Ekonomi, diterjemahkan oleh Samik Ibrahim dan Nadirsjah Tamin, Jakarta: Kedutaan Besar Jerman

 

TEORI-TEORI KOMUNIKASI

1. Teori Model Lasswell

Salah satu teoritikus komunikasi massa yang pertama dan paling terkenal adalah Harold Lasswell, dalam artikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan sering dikutip banyak orang yakni: Siapa (Who), berbicara apa (Says what), dalam saluran yang mana (in which channel), kepada siapa (to whom) dan pengaruh seperti apa (what that effect) (Littlejhon, 1996).


2. Teori Komunikasi dua tahap dan pengaruh antar pribadi

Teori ini berawal dari hasil penelitian Paul Lazarsfeld dkk mengenai efek media massa dalam kampanye pemilihan umum tahun 1940. Studi ini dilakukan dengan asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek media massa. Namun hasil penelitian menunjukan sebaliknya. Efek media massa ternyata rendah dan asumsi stimulus respon tidak cukup menggambarkan realitas audience media massa dalam penyebaran arus informasi dan menentukan pendapat umum.


3. Teori Informasi atau Matematis

Salah satu teori komunikasi klasik yang sangat mempengaruhi teori-teori komunikasi selanjutnya adalah teori informasi atau teori matematis. Teori ini merupakan bentuk penjabaran dari karya Claude Shannon dan Warren Weaver (1949, Weaver. 1949 b), Mathematical Theory of Communication.
Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistis, matematis, dan informatif: komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Ini merupakan salah satu contoh gamblang dari mazhab proses yang mana melihat kode sebagai sarana untuk mengonstruksi pesan dan menerjemahkannya (encoding dan decoding). Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses. Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku atau state of mind pribadi yang lain. Jika efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka mazhab ini cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi. Ia melihat ke tahap-tahap dalam komunikasi tersebut untuk mengetahui di mana letak kegagalannya. Selain itu, mazhab proses juga cenderung mempergunakan ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, dan cenderung memusatkan dirinya pada tindakan komunikasi.
Karya Shannon dan Weaver ini kemudian banyak berkembang setelah Perang Dunia II di Bell Telephone Laboratories di Amerika Serikat mengingat Shannon sendiri adalah insiyiur di sana yang berkepentingan atas penyampaian pesan yang cermat melalui telepon. Kemudian Weaver mengembangkan konsep Shannon ini untuk diterapkan pada semua bentuk komunikasi. Titik kajian utamanya adalah bagaimana menentukan cara di mana saluran (channel) komunikasi digunakan secara sangat efisien. Menurut mereka, saluran utama dalam komunikasi yang dimaksud adalah kabel telepon dan gelombang radio.
Latar belakang keahlian teknik dan matematik Shannon dan Weaver ini tampak dalam penekanan mereka. Misalnya, dalam suatu sistem telepon, faktor yang terpenting dalam keberhasilan komunikasi adalah bukan pada pesan atau makna yang disampaikan-seperti pada mazhab semiotika, tetapi lebih pada berapa jumlah sinyal yang diterima dam proses transmisi.

Penjelasan Teori Informasi Secara Epistemologi, Ontologi, dan Aksiologi

Teori informasi ini menitikberatkan titik perhatiannya pada sejumlah sinyal yang lewat melalui saluran atau media dalam proses komunikasi. Ini sangat berguna pada pengaplikasian sistem elektrik dewasa ini yang mendesain transmitter, receiver, dan code untuk memudahkan efisiensi informasi.


4. Teori Pengharapan Nilai (The Expectacy-Value Theory)
Phillip Palmgreen berusaha mengatasi kurangnya unsur kelekatan yang ada di dalam teori uses and gratification dengan menciptakan suatu teori yang disebutnya sebagai expectance-value theory (teori pengharapan nilai).
Dalam kerangka pemikiran teori ini, kepuasan yang Anda cari dari media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media —kepercayaan Anda tentang apa yang suatu medium dapat berikan kepada Anda dan evaluasi Anda tentang bahan tersebut. Sebagai contoh, jika Anda percaya bahwa situated comedy (sitcoms), seperti Bajaj Bajuri menyediakan hiburan dan Anda senang dihibur, Anda akan mencari kepuasan terhadap kebutuhan hiburan Anda dengan menyaksikan sitcoms. Jika, pada sisi lain, Anda percaya bahwa sitcoms menyediakan suatu pandangan hidup yang tak realistis dan Anda tidak menyukai hal seperti ini Anda akan menghindari untuk melihatnya.

5. Teori Ketergantungan (Dependency Theory)
Teori ketergantungan terhadap media mula-mula diutarakan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin Defleur. Seperti teori uses and gratifications, pendekatan ini juga menolak asumsi kausal dari awal hipotesis penguatan. Untuk mengatasi kelemahan ini, pengarang ini mengambil suatu pendekatan sistem yang lebih jauh. Di dalam model mereka mereka mengusulkan suatu relasi yang bersifat integral antara pendengar, media. dan sistem sosial yang lebih besar.
Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh teori uses and gratifications, teori ini memprediksikan bahwa khalayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan khalayak bersangkutan serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. Namun perlu digarisbawahi bahwa khalayak tidak memiliki ketergantungan yang sama terhadap semua media.
Sumber ketergantungan yang kedua adalah kondisi sosial. Model ini menunjukkan sistem media dan institusi sosial itu saling berhubungan dengan khalayak dalam menciptakan kebutuhan dan minat. Pada gilirannya hal ini akan mempengaruhi khalayak untuk memilih berbagai media, sehingga bukan sumber media massa yang menciptakan ketergantungan, melainkan kondisi sosial.
Untuk mengukur efek yang ditimbulkan media massa terhadap khalayak, ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu riset eksperimen, survey dan riset etnografi.


Riset Eksperimen
Riset eksperimen (experimental research) merupakan pengujian terhadap efek media dibawah kondisi yang dikontrol secara hati-hati. Walaupun penelitian yang menggunakan riset eksperimen tidak mewakili angka statistik secara keseluruhan, namun setidaknya hal ini bisa diantisipasi dengan membagi obyek penelitian ke dalam dua tipe yang berada dalam kondisi yang berbeda.
Riset eksperimen yang paling berpengaruh dilakukan oleh Albert Bandura dan rekan-rekannya di Stanford University pada tahun 1965. Mereka meneliti efek kekerasan yang ditimbulkan oleh tayangan sebuah film pendek terhadap anak-anak. Mereka membagi anak-anak tersebut ke dalam tiga kelompok dan menyediakan boneka Bobo Doll, sebuah boneka yang terbuat dari plastik, di setiap ruangan. Kelompok pertama melihat tayangan yang berisi adegan kekerasan berulang-ulang, kelompok kedua hanya melihat sebentar dan kelompok ketiga tidak melihat sama sekali.
Ternyata setelah menonton, kelompok pertama cenderung lebih agresif dengan melakukan tindakan vandalisme terhadap boneka Bobo Doll dibandingkan dengan kelompok kedua dan ketiga. Hal ini membuktikan bahwa media massa memiliki peran membentuk karakter khalayaknya.
Kelemahan metode ini adalah berkaitan dengan generalisasi dari hasil penelitian, karena sampel yang diteliti sangat sedikit, sehingga sering muncul pertanyaan mengenai tingkat kemampuannya untuk diterapkan dalam kehidupan nyata (generalizability). Kelemahan ini kemudian sering diusahan untuk diminimalisir dengan pembuatan kondisi yang dibuat serupa mungkin dengan keadaan di dunia nyata atau yang biasa dikenal sebagai ecological validity Straubhaar dan Larose, 1997 :415).

Survey
Metode survey sangat populer dewasa ini, terutama kemanfaatannya untuk dimanfaatkan sebagai metode dasar dalam polling mengenai opini publik. Metode survey lebih memiliki kemampuan dalam generalisasi terhadap hasil riset daripada riset eksperimen karena sampelnya yang lebih representatif dari populasi yang lebih besar. Selain itu, survey dapat mengungkap lebih banyak faktor daripada manipulasi eksperimen, seperti larangan untuk menonton tayangan kekerasan seksual di televisi dan faktor agama. Hal ini akan diperjelas dengan contoh berikut.

Riset Ethnografi
Riset etnografi (ethnografic research) mencoba melihat efek media secara lebih alamiah dalam waktu dan tempat tertentu. Metode ini berasal dari antropologi yang melihat media massa dan khalayak secara menyeluruh (holistic), sehingga tentu saja relatif membutuhkan waktu yang lama dalam aplikasi penelitian.



6. Teori Agenda Setting

Agenda-setting diperkenalkan oleh McCombs dan DL Shaw (1972). Asumsi teori ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar bukan dengan perubahan sikap dan pendapat.

7. Teori Dependensi Efek Komunikasi Massa

Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball-Rokeachdan Melvin L. DeFluer (1976), yang memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Teori ini berangkat dari sifat masyarakat modern, diamana media massa diangap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses memelihara, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat,kelompok, dan individu dalam aktivitas sosial. Secara ringkas kajian terhadap efek tersebut dapat dirumuskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kognitif, menciptakan atau menghilangkan ambiguitas, pembentukan sikap, agenda-setting, perluasan sistem keyakinan masyarakat, penegasan/ penjelasan nilai-nilai.

2. Afektif, menciptakan ketakutan atau kecemasan, dan meningkatkan atau menurunkan dukungan moral.
3. Behavioral, mengaktifkan atau menggerakkan atau meredakan, pembentukan isu tertentu atau penyelesaiannya, menjangkau atau menyediakan strategi untuk suatu aktivitas serta menyebabkan perilaku dermawan.


8. Teori Uses and Gratifications (Kegunaan dan Kepuasan)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz (1974). Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenhi kebutuhannya. Artinya pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya.

Elemen dasar yang mendasari pendekatan teori ini (Karl dalam Bungin, 2007): (1) Kebutuhan dasar tertentu, dalam interaksinya dengan (2) berbagai kombinasi antara intra dan ekstra individu, dan juga dengan (3) struktur masyarakat, termasuk struktur media, menghasilkan (4) berbagai percampuran personal individu, dan (5) persepsi mengenai solusi bagi persoalan tersebut, yang menghasilkan (6) berbagai motif untuk mencari pemenuhan atau penyelesaian persoalan, yang menghasikan (7) perbedaan pola konsumsi media dan ( perbedaan pola perilaku lainnya, yang menyebabkan (9) perbedaan pola konsumsi, yang dapat memengaruhi (10) kombinasi karakteristik intra dan ekstra individu, sekaligus akan memengaruhi pula (11) struktur media dan berbagai struktur politik, kultural, dan ekonomi dalam masyarakat.


9. Teori The Spiral of Silence

Teori the spiral of silence (spiral keheningan) dikemukakan oleh Elizabeth Noelle-Neuman (1976), berkaitan dengan pertanyaan bagaimana terbentuknya pendapat umum. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat.


10. Teori Konstruksi sosial media massa

Gagasan awal dari teori ini adalah untuk mengoreki teori konstruksi sosial atas realitas yang dibangun oleh Peter L Berrger dan Thomas Luckmann (1966, The social construction of reality. A Treatise in the sociology of knowledge. Tafsir sosial atas kenyataan: sebuah risalah tentang sosisologi pengetahuan). Mereka menulis tentang konstruksi sosial atas realitas sosial dibangun secara simultan melalui tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses simultan ini terjadi antara individu satu dengan lainnya di dalam masyrakat. Bangunan realitas yang tercipta karena proses sosial tersebut adalah objektif, subjektif, dan simbolis atau intersubjektif.


11. Teori Difusi Inovasi

Teori difusi yang paling terkemuka dikemukakan oleh Everett Rogers dan para koleganya. Rogers menyajikan deksripsi yang menarik mengenai mengenai penyebaran dengan proses perubahan sosial, di mana terdiri dari penemuan, difusi (atau komunikasi), dan konsekwensi-konsekwensi. Perubahan seperti di atas dapat terjadi secara internal dari dalam kelompok atau secara eksternal melalui kontak dengan agen-agen perubahan dari dunia luar. Kontak mungkin terjadi secara spontan atau dari ketidaksengajaan, atau hasil dari rencana bagian dari agen-agen luar dalam waktu yang bervariasi, bisa pendek, namun seringkali memakan waktu lama.
Dalam difusi inovasi ini, satu ide mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat tersebar. Rogers menyatakan bahwa pada realisasinya, satu tujuan dari penelitian difusi adalah untuk menemukan sarana guna memperpendek keterlambatan ini. Setelah terselenggara, suatu inovasi akan mempunyai konsekuensi konsekuensi – mungkin mereka berfungsi atau tidak, langsung atau tidak langsung, nyata atau laten (Rogers dalam Littlejohn, 1996 : 336).

12. Teori Kultivasi


Program penelitian teoritis lain yang berhubungan dengan hasil sosiokultural komunikasi massa dilakukan George Garbner dan teman-temannya. Peneliti ini percaya bahwa karena televisi adalah pengalaman bersama dari semua orang, dan mempunyai pengaruh memberikan jalan bersama dalam memandang dunia. Televisi adalah bagian yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari kita. Dramanya, iklannya, beritanya, dan acara lain membawa dunia yang relatif koheren dari kesan umum dan mengirimkan pesan ke setiap rumah. Televisi mengolah dari awal kelahiran predisposisi yang sama dan pilihan yang biasa diperoleh dari sumber primer lainnya. Hambatan sejarah yang turun temurun yaitu melek huruf dan mobilitas teratasi dengan keberadaan televisi. Televisi telah menjadi sumber umum utama dari sosialisasi dan informasi sehari-hari (kebanyakan dalam bentuk hiburan) dari populasi heterogen yang lainnya. Pola berulang dari pesan-pesan dan kesan yang diproduksi massal dari televisi membentuk arus utama dari lingkungan simbolis umum.

Garbner menamakan proses ini sebagai cultivation (kultivasi), karena televisi dipercaya dapat berperan sebagai agen penghomogen dalam kebudayaan. Teori kultivasi sangat menonjol dalam kajian mengenai dampak media televisi terhadap khalayak. Bagi Gerbner, dibandingkan media massa yang lain, televisi telah mendapatkan tempat yang sedemikian signifikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendominasi “lingkungan simbolik” kita, dengan cara menggantikan pesannya tentang realitas bagi pengalaman pribadi dan sarana mengetahui dunia lainnya (McQuail, 1996 : 254)


Referensi :

* Fisher, B. Aubrey, 1986, Teori-teori Komunikasi. Penyunting: Jalaluddin Rakhmat, Penerjemah: Soejono Trimo. Bandung: Remaja Rosdakarya.

* Mulyana, Dedy, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya). Bandung: Remaja Rosdakarya.

* Buku, jurnal, dan sumber dari internet yang relevan.

 
Diposkan oleh Caray (makalahdanskripsi.blogspot.com)